Coba bayangin, lagi buru-buru mau berangkat kerja, motor tinggal setengah tangki, eh pas sampai SPBU malah ditolak petugas cuma gara-gara nomor pelat nggak sesuai tanggal. Nggak ngayal kok, ini beneran kejadian di beberapa daerah. Pembatasan pertalite ganjil genap 2026 memang lagi jadi obrolan hangat belakangan ini, dan buat yang mobilitasnya mengandalkan Pertalite tiap hari, ini bukan sekadar berita lewat doang — ini ngaruh langsung ke jadwal harian dan isi dompet.
Tapi sebelum teman-teman panik duluan, saya mau luruskan satu hal penting: ini bukan kebijakan nasional. Jadi jangan langsung mikir “wah berarti se-Indonesia begini ya sekarang”. Nggak. Ini kebijakan yang diambil pemerintah daerah tertentu, bukan dari pusat atau Pertamina secara menyeluruh. Yang paling ramai diberitakan belakangan ini ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Di Sintang, pembatasan Pertalite dengan penerapan sistem ganjil genap berlaku di SPBU Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 8-14 Oktober 2026. Ini bukan aturan baru dadakan, tapi perpanjangan dari aturan sebelumnya. Perpanjangan ini mengacu pada Surat Edaran Bupati Sintang yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaturan sebelumnya pada 1-7 Oktober 2026. Artinya apa? Pemda-nya emang serius mengawasi efektivitasnya, bukan asal terapin terus dibiarin.
Mekanismenya gampang dihafal kok. Kendaraan roda dua dan roda empat dengan angka terakhir nomor polisi 1, 3, 5, 7, dan 9 dilayani pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan angka terakhir 0, 2, 4, 6, dan 8 dilayani pada tanggal genap. Sama persis kayak sistem ganjil genap jalan raya di Jakarta, cuma bedanya ini berlaku di pompa bensin, bukan di jalan.
Nah ini yang bikin dompet harian kerasa bedanya: ada batas nominal pembelian per hari. Pemerintah mengatur batas pengisian pertalite, kendaraan roda dua maksimal Rp50.000 atau lima liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp300.000 atau 30 liter per hari. Buat motor harian yang biasa isi full tank sekali seminggu, mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi buat mobil yang dipakai mondar-mandir antar kota atau buat usaha — ojek online pakai mobil, misalnya — jatah 30 liter sehari itu bisa-bisa nggak nutup kalau rutenya jauh.
Yang bikin repot justru bukan soal uangnya doang, tapi soal waktunya. Bayangin kalau pas hari jadwal teman-teman kebagian, eh tangki masih setengah penuh dan belum butuh isi — besoknya pas beneran butuh, eh jatahnya udah lewat, harus nunggu dua hari lagi. Ribet? Jelas. Makanya aturan ini juga dibarengi larangan ketat biar nggak ada yang akalin sistem. SPBU dilarang melayani pembelian berulang pada hari yang sama, pengisian tangki modifikasi, serta diwajibkan mencocokkan kode QR MyPertamina dengan nomor polisi kendaraan. Jadi lupakan deh ide nitip beli ke tetangga yang pelatnya beda angka, bakal ketahuan dari QR code-nya.
Sintang bukan satu-satunya daerah yang menerapkan ini. Beberapa minggu sebelumnya, Sulawesi Selatan juga sempat menerapkan skema serupa. Pemprov Sulsel menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi di SPBU dari 13-20 September 2026, untuk mengurangi antrean kendaraan. Ada juga Belitung yang bahkan pakai pembagian unik — bukan berdasarkan tanggal genap-ganjil doang, tapi dibagi per jenis kendaraan. Kebijakan ini berlaku dengan pembagian: pelat ganjil untuk sepeda motor dan pelat genap untuk mobil. Lucu juga sih idenya, tapi ternyata nggak bertahan lama.
Soalnya di Belitung, kebijakan ini akhirnya dicabut. Pemerintah Kabupaten Belitung mencabut kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan skema ganjil genap di SPBU bagi kendaraan bermotor, karena justru bikin antrean makin parah alih-alih mengurai. Ini bukti kalau kebijakan kayak gini sifatnya trial-and-error di tiap daerah — kalau efektif ya dilanjut dan diperpanjang kayak di Sintang, kalau malah bikin runyam ya dicabut kayak di Belitung.
Terus kenapa sih tiba-tiba ada daerah yang sampai harus bikin aturan segini ketat? Simpel: antrean yang udah keterlaluan panjang. Di Belitung misalnya, sebelum aturan ini diterapkan, antrean kendaraan di beberapa SPBU sampai mengular ratusan meter dan dimulai sejak subuh. Bayangin aja harus antre dari gelap-gelapan cuma buat isi bensin yang harganya nggak seberapa — ya wajar sih kalau pemda akhirnya ambil langkah drastis kayak gini, walaupun hasilnya nggak selalu manjur.
Pertanyaannya buat teman-teman sekarang: apakah daerah tempat tinggal teman-teman termasuk yang kena kebijakan ini? Kalau belum, syukurlah, tapi jangan terlalu santai juga. Tren pembatasan kayak gini cenderung menular antar daerah begitu satu kabupaten merasa berhasil (atau terpaksa) menerapkannya. Jadi ada baiknya mulai biasakan cek pengumuman resmi Pertamina atau pemda setempat secara berkala, apalagi kalau teman-teman tinggal di daerah yang emang sering kena masalah distribusi BBM.
Dari sisi strategi harian, kalau memang daerah teman-teman kena aturan ganjil genap kayak gini, baiknya mulai ubah kebiasaan isi bensin. Jangan nunggu sampai lampu indikator bensin menyala baru panik cari SPBU — rencanakan isi di jadwal yang sesuai pelat, walaupun tangki masih ada sisa separuh. Ini mirip-mirip prinsip hemat yang biasa saya bahas soal perawatan motor matic harian — kuncinya disiplin dan nggak nunggu kepepet.
Buat pemilik mobil, dampaknya kerasa lebih nyata lagi kalau mobilitasnya tinggi. Jatah 30 liter sehari itu cukup buat mobil keluarga biasa yang dipakai antar-jemput sekolah dan ke kantor, tapi buat yang mobilnya dipakai untuk usaha atau sering keluar kota, jelas kurang. Mau nggak mau harus pindah sebagian ke Pertamax yang nggak kena pembatasan ini, meskipun harganya lebih mahal per liternya. Itu salah satu alasan juga kenapa belakangan makin banyak yang mulai mempertimbangkan ulang pilihan mobil, mulai dari yang bensinnya irit sampai yang harga jualnya kembali kompetitif di pasar — kayak yang pernah saya bahas soal penurunan harga Suzuki Ertiga yang bikin persaingan MPV makin panas.
Soal isu lain yang sempat beredar, ada juga wacana pembatasan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin mobil (misalnya mobil di atas 1.400 cc dilarang isi Pertalite). Tapi sampai sekarang ini masih sebatas wacana yang simpang siur, belum ada aturan resmi nasional yang beneran menetapkan itu. Jadi jangan gampang percaya broadcast WhatsApp yang nyebut daftar mobil “dilarang isi Pertalite” tanpa sumber jelas — mending pantau terus berita resmi dari Pertamina atau pemda biar nggak kemakan hoax.
Yang jelas, kalau teman-teman sedang mempertimbangkan beli mobil baru atau bekas di tengah ketidakpastian soal BBM subsidi begini, ada baiknya juga cek dulu kondisi unitnya biar nggak nambah masalah di kemudian hari — baca dulu cara cek mobil bekas sebelum beli biar nggak kena tipu-tipu penjual nakal.
Ujung-ujungnya, pembatasan pertalite ganjil genap 2026 ini emang masih bersifat lokal dan situasional, tergantung kondisi distribusi BBM di tiap daerah. Tapi kalau tren antrean panjang terus terjadi di banyak tempat, bukan nggak mungkin skema serupa bakal menyebar ke kabupaten/kota lain. Jadi, siap-siap aja mental dan atur ulang kebiasaan isi bensin dari sekarang, daripada nanti kelabakan pas aturan beneran diberlakukan di kota teman-teman.
